SAMBAS — Kritik terhadap pejabat publik semestinya menjadi bagian dari kontrol sosial, bukan justru berujung pada pemblokiran komunikasi. Sikap pejabat yang memilih memblokir nomor WhatsApp seseorang setelah mendapat kritik patut dipertanyakan, terlebih apabila komunikasi tersebut berkaitan dengan kepentingan pelayanan publik.
Menurut Andre, pejabat yang memegang jabatan publik harus memahami bahwa jabatan tersebut bukan milik pribadi. Ada tanggung jawab yang melekat karena kewenangan dijalankan atas nama negara dan dibiayai melalui keuangan publik.
“Jabatan publik bukan milik pribadi. Gaji pejabat berasal dari uang negara yang dihimpun dari pajak dan keringat rakyat. Karena itu, kritik tidak semestinya dipandang sebagai serangan pribadi,” ujar Andre.
Menurutnya, seorang pejabat memang memiliki hak untuk merasa tidak nyaman terhadap kritik. Namun, rasa tidak nyaman tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pertanyaan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat.
“Kritik boleh membuat tidak nyaman, tetapi pelayanan publik tidak boleh berhenti hanya karena pejabat tidak menyukai orang yang bertanya,” tegasnya.
Andre menilai pemblokiran nomor WhatsApp dapat dimaklumi apabila komunikasi tersebut benar-benar bersifat pribadi atau mengganggu. Namun, jika komunikasi menyangkut tugas, kebijakan, penggunaan anggaran, maupun pelayanan kepada masyarakat, persoalannya menjadi berbeda.
“Memblokir nomor mungkin bisa menutup percakapan pribadi, tetapi tidak menutup kewajiban publik. Pertanyaan masyarakat tetap ada dan persoalan yang dipertanyakan juga tidak otomatis hilang,” katanya.
Ia menegaskan, pejabat seharusnya tidak hanya siap menerima pujian. Ketika muncul kritik, respons yang dibutuhkan adalah penjelasan berdasarkan data dan fakta.
“Kalau kritiknya keliru, luruskan dengan fakta. Kalau memang ada persoalan, jelaskan langkah penyelesaiannya. Jangan justru membalas kritik dengan sikap defensif,” ujar Andre.
Menurutnya, komunikasi yang sehat antara pejabat, masyarakat, media, dan kelompok kontrol sosial merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan agar kritik tidak dibalas dengan sikap antikritik.
“Yang harus diblokir itu bukan kritiknya. Kalau ada informasi yang salah, jawab dan luruskan. Jangan sampai masyarakat justru mendapat kesan bahwa pejabat alergi terhadap pertanyaan,” pungkasnya.
Rakyat Bukan Bawahan Pejabat
Dalam negara demokrasi, pejabat publik memang harus siap dikritik dan diawasi. Setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang menyangkut kepentingan umum sah untuk dipertanyakan secara terbuka oleh masyarakat, sepanjang kritik disampaikan berdasarkan fakta dan tidak berubah menjadi serangan pribadi.
Warga negara bukan bawahan pejabat. Justru pejabat merupakan pemegang amanah publik yang berkewajiban mempertanggungjawabkan kewenangan, kebijakan, serta penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Karena itu, kritik yang tajam tetapi berbasis fakta bukanlah ancaman terhadap jabatan. Kritik merupakan salah satu mekanisme untuk menguji apakah kekuasaan dijalankan sesuai kepentingan masyarakat.
Pejabat boleh memiliki kewenangan, tetapi kewenangan tersebut bukan berarti kekebalan dari pertanyaan.
Kekuasaan boleh memerintah, tetapi tidak boleh kebal dari kritik. Jabatan boleh tinggi, tetapi pertanggungjawaban kepada rakyat tetap lebih tinggi.
