SAMBAS – Keputusan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk kembali memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) penuh mulai Senin, 14 September 2026, di tengah kondisi kabut asap yang dinilai masyarakat masih mengkhawatirkan, menuai keberatan dari sejumlah orang tua murid.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Sambas Nomor 400.3.1/376/DISDIKBUD-SET tertanggal 11 September 2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Penuh. Dalam surat itu disebutkan bahwa kebijakan diambil dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang membaik akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan.
Namun, persoalan muncul ketika kondisi di lapangan justru dirasakan berbeda oleh sebagian masyarakat. Kabut asap di sejumlah wilayah masih terlihat, bahkan menurut warga kondisinya semakin tebal.
Kondisi tersebut membuat sebagian orang tua murid mempertanyakan dasar keputusan pemerintah.
“Kalau kondisi udara memang sudah membaik, indikatornya apa? Jangan sampai anak-anak kembali ke sekolah, tetapi kualitas udara sebenarnya belum benar-benar aman,” menjadi kekhawatiran yang disampaikan orang tua.
Dalam surat edaran tersebut, pemerintah memang mengimbau peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menggunakan masker serta tetap memperhatikan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Tetapi bagi orang tua, masker saja dinilai belum cukup jika kualitas udara masih buruk.
MBG Kembali Berjalan, Sekolah Juga Kembali Dibuka
Keputusan membuka kembali sekolah juga beriringan dengan rencana kembali dilaksanakannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sambas pada Senin, 14 September 2026.
Situasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah pembukaan sekolah benar-benar didasarkan pada kondisi udara yang sudah aman, atau karena berbagai program pendidikan dan MBG harus kembali berjalan?
Pertanyaan tersebut tentu perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar kegiatan belajar mengajar, tetapi kesehatan anak-anak yang setiap hari harus berada di lingkungan sekolah.
Pemerintah Kabupaten Sambas dalam surat edarannya juga meminta sekolah membatasi aktivitas fisik di luar ruangan, seperti upacara, olahraga dan ekstrakurikuler, serta memindahkannya ke dalam ruangan.
Kebijakan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa potensi dampak kualitas udara terhadap kesehatan masih menjadi perhatian.
Orang Tua Minta Pemerintah Jangan Gegabah
Sejumlah orang tua murid berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Mereka meminta sebelum PTM penuh diberlakukan, pemerintah memastikan terlebih dahulu data kualitas udara yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar berdasarkan pengamatan bahwa kabut mulai berkurang.
Jika memang kualitas udara telah aman, masyarakat tentu berharap pemerintah dapat menunjukkan data indeks kualitas udara (ISPU), hasil pemantauan dan indikator kesehatan lingkungan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Sebaliknya, apabila kondisi udara kembali memburuk, pemerintah diharapkan tidak ragu mengevaluasi kebijakan PTM.
Jangan sampai sekolah dibuka karena mengejar kalender pendidikan dan program MBG, sementara keselamatan dan kesehatan anak justru menjadi taruhan.
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan.
Kini bola berada di tangan Pemkab Sambas. Apakah kualitas udara benar-benar sudah aman untuk anak-anak kembali memenuhi ruang kelas, atau pemerintah perlu meninjau kembali keputusan tersebut sebelum Senin tiba?
