Sikatnews.com, Sambas, Kalimantan Barat – Kualitas pengerjaan proyek infrastruktur berupa pembangunan pintu air di Kabupaten Sambas di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Selakau pada titik yang termonitor oleh Tim media dan LSM diduga dikerjakan tidak maksimal.
Berdasarkan hasil investigasi dan pantauan langsung tim di lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan fisik yang mengarah pada dugaan pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis alias “asal jadi”.
Temuan ini memicu kekhawatiran bahwa anggaran negara yang digelontorkan untuk ketahanan pangan tersebut berpotensi terbuang percuma tanpa memberikan asas manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.
Penelusuran tim investigasi di lokasi proyek menemukan indikasi kuat lemahnya pengawasan serta pelaksanaan konstruksi yang terkesan buru-buru. Beberapa poin krusial yang menjadi catatan merah.
Salah satu temuan paling fatal adalah dugaan tidak adanya ‘lantai kerja’ pada dasar bangunan. Padahal, lantai kerja merupakan elemen vital dalam konstruksi air untuk menjamin kestabilan struktur di atas tanah lunak. Absennya komponen ini dikhawatirkan akan membuat bangunan cepat amblas atau bergeser.
Selain itu Pemasangan Turap (Sheet Pile) terkesan Semrawut, Pemasangan papan turap terlihat tidak rapi dan tidak presisi. Di beberapa sisi, terlihat jelas adanya celah (gap) antar papan yang tidak tertutup rapat. Kondisi ini sangat fatal bagi fungsi pintu air, karena celah tersebut memungkinkan air merembes (seepage) yang dapat menggerus tanah di belakang turap dan memicu kegagalan struktur.
Kemudian ditemukan dugaan Timbunan Tanah Tidak Tuntas, Pekerjaan tanah didatangkan (timbunan) di sisi sayap bangunan terpantau tidak selesai atau tidak padat. Hal ini meninggalkan rongga yang rawan tergerus air saat debit tinggi.
Kondisi fisik bangunan yang memprihatinkan ini memunculkan pertanyaan besar terkait kinerja Kontraktor Pelaksana maupun Konsultan Pengawas. Jika pengerjaan teknis dasar seperti pemasangan turap dan lantai kerja saja diabaikan, maka fungsi utama pintu air untuk mengatur debit air bagi pertanian diragukan dapat berjalan optimal.
“Jika dilihat secara kasat mata, kerapian dan detail teknisnya sangat meragukan. Celah pada turap itu fatal, air akan masuk lewat celah itu dan merusak pondasi. Ini indikasi kuat pengerjaan yang tidak profesional,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya saat dimintai pendapat teknis terkait hasil temuan di lapangan. Atas temuan ini, pihak dinas terkait didesak untuk tidak sekadar menerima laporan “As built drawing” di atas kertas, melainkan harus melakukan kroscek fisik (Opname) secara ketat di lapangan sebelum melakukan pembayaran termin atau serah terima (PHO).
Jika terbukti adanya pengurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi (Spektek), maka hal ini masuk dalam ranah yang berpotensi merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan mulai melakukan monitoring terhadap proyek-proyek fisik yang terindikasi bermasalah ini.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana proyek maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinas terkait untuk memberikan klarifikasi atas temuan kondisi fisik bangunan tersebut. Media ini membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga turun ke lokasi menyampaikan tanggapan nya,” Terkait hal ini kami akan menyampaikan pengaduan ke pihak berwenang untuk di tindak lanjuti,”ungkapnya singkat.
