Sekadau, Kalbar – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di sepanjang aliran Sungai Kapuas wilayah Desa Entabuk kembali menjadi pusat perhatian masyarakat luas.
Langkah patroli yang dilakukan jajaran Polsek Belitang Hilir pada Rabu 22 April 2026 dinilai belum efektif dalam meredam praktik tambang ilegal yang dilaporkan masih marak.
Kapolsek Belitang Hilir Ipda Sianturi mengonfirmasi bahwa tim kepolisian tidak menemukan adanya aktivitas penambangan saat penyisiran dilakukan di lokasi tersebut.
Aparat juga menyampaikan imbauan resmi kepada warga setempat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal yang merusak ekosistem alam.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas PETI. Selain melanggar hukum, dampaknya merusak lingkungan,” ujar Sianturi dalam keterangan resminya dikutip dari berbagai sumber media massa pada Rabu 22 April 2026.
Namun fakta yang ditemukan di lapangan justru menyajikan realitas yang sangat bertolak belakang dengan laporan resmi dari pihak otoritas keamanan.
Sejumlah rakit penambang atau lanting dengan mesin fuso terlihat masih beroperasi secara terbuka di beberapa titik strategis aliran sungai tersebut.
Keberadaan alat berat penambang ini terpantau mulai dari kawasan Dusun Nanga Sebedau hingga merambah jauh ke wilayah administrasi Desa Entabuk.
Kondisi ini memicu kritik keras dari kalangan masyarakat sipil yang meragukan efektivitas penegakan hukum di wilayah hukum Sekadau.
“Jika melihat kondisi di lapangan, aktivitas masih berjalan. Ini menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan penindakan,” kata Sekretaris Lumbung Informasi Masyarakat atau LIMAS Sudarsono.
Sudarsono juga mempertanyakan apakah benar aparat bertindak sesuai hukum ataukah klarifikasi tersebut hanya untuk mengelabui publik semata.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa para penambang sebenarnya terus bekerja tanpa hambatan berarti.
“Kerja terus mereka dari habis lebaran sampai sekarang, kalau wilayah sana Entabuk, kalau ini yang 8 tau 9 set Hengki semua yg punya, wilayah dia semua itu,” ucap warga tersebut.
Kesenjangan antara klaim keberhasilan patroli dengan fakta faktual ini dikhawatirkan akan semakin memperparah kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai Kapuas.
Kini kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum bergantung pada langkah lanjutan yang lebih tegas dan bukan sekadar rutinitas formalitas.
Tim Red
