SINTANG — Keluhan masyarakat di tujuh desa sepanjang jalur Sungai Kayan Bagian Hulu, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kembali mencuat. Puluhan tahun menanti akses jalan dan jembatan yang layak, warga mengaku hingga kini masih harus menghadapi kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
Tujuh desa yang terdampak yakni Desa Empakan, Tanjung Lalau, Lintang Tambuk, Tanah Merah, Merah Arai, Nanga Masau, dan Tapang Menua.
Dalam surat pernyataan dan keluhan masyarakat yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Kayan Hulu, Sangan, disebutkan bahwa akses jalan di wilayah tersebut sebenarnya pernah dibuka puluhan tahun lalu.
Namun, meski berkali-kali disebut akan diperbaiki, ditingkatkan maupun dibuka kembali, akses tersebut hingga kini belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Kondisinya bahkan disebut semakin parah. Jalur yang dahulu pernah dibuka kini telah tertutup semak belukar, ditumbuhi pepohonan dan kembali menyerupai kawasan hutan.
Persoalan semakin berat ketika musim kemarau membuat debit Sungai Kayan menyusut. Akibatnya, jalur sungai yang selama ini menjadi salah satu akses transportasi warga juga sulit bahkan tidak dapat dilalui perahu.
Sementara akses darat tidak tersedia dalam kondisi yang layak.
Ironisnya, hampir seluruh jembatan di sepanjang jalur dari Simpang Tonak Goni hingga ujung Desa Tapang Menua disebut telah rusak parah, putus, bahkan runtuh total.
Kondisi tersebut bukan hanya menyulitkan aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap anak-anak sekolah.
Dalam surat tersebut disebutkan, pada kondisi tertentu anak-anak bahkan pernah terpaksa berenang menyeberangi sungai ketika air pasang demi dapat melanjutkan perjalanan.
Karena menunggu bantuan pemerintah tak kunjung menyelesaikan persoalan, masyarakat akhirnya mengambil langkah sendiri.
Pada 11 Agustus 2026, warga Desa Tanah Merah bersama masyarakat sekitar bergotong royong membangun sebuah jembatan sederhana secara swadaya di Sungai Kumal, tepat di perbatasan Desa Tanah Merah dan Desa Lintang Tambuk.
Jembatan tersebut memiliki panjang sekitar 35 meter.
Dibangun menggunakan kemampuan dan tenaga masyarakat sendiri, jembatan tersebut diharapkan setidaknya dapat digunakan untuk pejalan kaki dan sepeda motor.
Warga juga berencana membersihkan dan menebas jalur di sekitar akses tersebut agar jalan dapat kembali terbuka dan terhubung menuju kecamatan.
Bagi masyarakat, jembatan sederhana itu bukan sekadar konstruksi dari kayu. Jembatan tersebut menjadi simbol perjuangan warga yang selama bertahun-tahun menghadapi keterisolasian.
“Indonesia sudah berusia 81 tahun merdeka. Namun kami, warga 7 desa jalur Kayan Hulu, merasa seolah-olah belum merdeka,” demikian inti keluhan yang disampaikan masyarakat melalui perwakilan Dewan Adat.
Warga menilai pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih akses jalan dan jembatan berkaitan langsung dengan pendidikan, ekonomi, kesehatan serta mobilitas masyarakat.
Mereka pun meminta Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya menerima laporan dari balik meja, tetapi turun langsung melihat kondisi lapangan.
Masyarakat mendesak pemerintah segera membuka kembali akses jalan yang telah lama terbengkalai, membangun jembatan yang kokoh dan layak, serta memberikan perhatian khusus terhadap tujuh desa tersebut agar tidak terus terisolasi.
Warga mengaku telah berusaha dengan kemampuan sendiri melalui gotong royong. Namun pembangunan infrastruktur permanen tentu membutuhkan anggaran, peralatan dan kemampuan teknis yang tidak mungkin sepenuhnya ditanggung masyarakat.
Kini pertanyaannya, sampai kapan warga tujuh desa di Kayan Hulu harus membangun sendiri akses dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab pembangunan pemerintah?
Keluhan tersebut diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar kondisi di lapangan segera ditindaklanjuti, bukan kembali menjadi janji yang berulang dari tahun ke tahun.
Wartawan : Susi
